PT Virtu Dragon Diduga Rusak dan Cemari Lahan Warga Desa Morosi

0
265

KENDARI, CORONGSULTRA.ID – Batas kesabaran warga Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Yahya sudah pada puncaknya, bersabar berbulan-bulan hingga tahunan menunggu kepastian dari PT Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) terhadap lahan miliknya yang hendak di beli oleh PT VDNI namun tak kunjung ada kejelasan.

Padahal, menurut Yahya selama dirinya bersabar, PT VDNI sudah melakukan tindakan pengrusakan di lahannya, parahnya lagi di lahan miliknya sudah tercemar limbah dari aktivitas pabrik smelter.

Ditemui di ruang Komisi III, Yahya menceritakan awalnya ada kesepakatan antara dirinya dan PT VDNI yang akan membeli lahannya dengan Rp 200 ribu per meter. Namun belakangan PT VDNI meminta turun harga, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan.

“2016 disepakati Rp 200 ribu permeter, kami di minta buka rekening karena dananya akan ditransfer, namun kemudian mereka (PT VDNI) minta turub lagi kami turunkan menjadi Rp 170 ribu per meter, namun rupanya mereka minta turun lagi, sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar Yahya, Kamis (21/12/2017) di DPRD Provinsi Sultra.

“Yang kami sayangkan, kenapa belum ada kejelasan, mereka (PT VDNI) malah membangun pabrik smelter hingga masuk ke lahan saya, dan parahnya lagi pagar yang saya buat dirusak,” katanya.

Selain merusak pagar, lanjut Yahya menambahkan PT VDNI sudah membuang limbah aktivitas pabrik smelter ke lahan miliknya.

“Sekarang lahan saya itu sudah ercemar, debu dan oli bekas,” tambahnya.

Di tempat yang sama Ketua Komisi III Sukarman AK mengatakan hari ini (Kamis, 21/12/2017) akan di gelar hearing persoalan tersebut, namun pihak PT VDNI tidak hadir.

“Alasannya mereka (PT VDNI) sudah pernah hearing sebelumnya, padahal ini adalah dua persoalan yang berbeda,” katanya.

“Kita akan panggil lagi untuk ke dua kalinya. Kalau tuntutan warga ada dugaan penyerobotan dan pencemaran lahan warga yang dilakukan PT VDNI,” tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hingga berita ini dinaikan, belum ada konfirmasi resmi dari PT VDNI. GM PT VDNI, Rudi Rusmadi enggan memberikan komentar dan mengarahkan ke Karyawannya Pak Nanung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here