Dapat Hibah Gedung Bekas Inspektorat, Bawaslu Sultra Akhirnya Punya Kantor Sendiri

0
79

Kemdari,CorongSultra.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menghibahkan gedung eks inspektorat provinsi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra.

Penyerahan hibah aset milik pemprov itu dilaksanakan dalam bentuk Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah Atas Tanah, Bangunan, dan Saluran Sekunder Milik Pemprov Sultra kepada Bawaslu oleh Gubernur Sultra Ali Mazi di rujab gubernur, Jumat (27/11/2020).

Dalam seremoni serah terima itu disaksikan Sekretaris Bawaslu RI Gunawan Siswantoro, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu serta jajarannya, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra.

Menurut Gunawan Suswantoro, Sultra merupakan provinsi ketiga di Indonesia yang melakukan hibah aset gedung dan tanah kepada Bawaslu.

“Kami sangat mengapresiasi Pemprov Sultra atas hibah untuk Bawaslu. Kami berharap, hal ini bisa diikuti oleh bupati/walikota di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Ali Mazi mengungkapkan, pemberian hibah merupakan bagian dari kebijakan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan peran suatu lembaga atau institusi penyelenggara negara di daerah ini. Agar lebih maksimal bekerja sesuai tugas dan fungsinya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu, pemberian hibah juga merupakan salah satu upaya memperkuat sinergitas dan meningkatkan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam menjalankan program atau kegiatan pembangunan di daerah,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan, setiap pemberian dan pelaksanaan hibah barang milik daerah wajib memperhatikan dan mempedomani regulasi dan aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Adapun regulasi yang mengatur pemberian hibah daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” jelasnya.

Dia menuturkan, proses itu dimulai dari permohonan hibah, pengajuan persetujuan DPRD, penetapan melalui keputusan gubernur, penandatanganan naskah perjanjian hibah barang daerah, hingga ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima barang dari pemberi hibah ke penerima hibah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here