Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat, Begini Tanggapan APNI Sultra

0
91

Kendari,CorongSultra.id-Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tanggal 11 Desember 2020, resmi mengambil alih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah daerah.

Mengutip laman berita kontan.co.id (10 Desember 2020), Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Sujatmiko bilang, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada para Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah.

“Sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Pemerintah) terbit, kami akan tugaskan,” sambungnya.

Bagaimana dengan pengusaha tambang nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Diketahui di Sultra ada beberapa kabupaten di mana tanahnya memiliki kadar nikel yang tinggi. Tentunya, izin usaha pertambangan tidak lagi berurusan di Dinas ESDM Sultra tetapi tahun ini dialihkan ke Kementerian ESDM.

Menanggapi beralihnya urusan izin pertambangan ke pemerintah pusat. Koordinator Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Wilayah Sultra, H Herry Asiku mengatakan mengikuti aturan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara).

Dia menilai undang-undang itu hanya memindahkan kewenangan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat di Jakarta. Menurutnya ini tidaklah berpengaruh terhadap pengusaha pertambangan khususnya nikel.

“Saya kira tidak merepotkan para pengusaha yang ada di Sultra, karena ini adalah perintah undang-undang, kita mengikut saja,” ujarnya, Rabu (6/1/2021).

Namun dia menyarankan peralihan kewenangan itu ada pengecualian bagi pengusaha tambang bermodal kecil. Dia berharap izin usaha pertambangan para pengusaha seperti ini kalau bisa diserahkan ke pemerintah provinsi.

“Seperti izin tambang yang dilakukan usaha kecil menengah, kita berharap bisa diserahkan ke daerah,” sarannya.

Yus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here