Matangkan Pembangunan Politeknik Pertambangan, Gubernur Rakor Dengan Kementerian dan VDNI

0
40

Kendari, corongsultra.id – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi memimpin rapat koordinasi (Rakor) persiapan pembangunan Politeknik Pertambangan Konawe yang digagas oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, M Ridwan Badallah mengatakan, rakor dilaksanakan di rumah jabatan (Rujab) gubernur, Rabu (3/2/2021), yang digelar secara virtual bersama dengan sejumlah kementerian terkait. Hanya Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin hadir langsung di rujab gubernur.

Sementara pimpinan PT VDNI, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nur Endang Abbas, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Sekda Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, perwakilan perguruan tinggi menjadi peserta rapat.

Dalam sambutan pengantarnya, gubernur menyampaikan agar PT VDNI benar-benar serius dengan rencana pembangunan politeknik pertambangan.

Ridwan Badallah mengatakan, gubernur meminta agar perusahaan tambang tersebut senantiasa berkoordinasi tidak hanya ke pemerintah pusat, tapi juga ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

“Saya harap, setiap dua minggu sekali saya memperoleh laporan tentang perkembangannya. Sehingga jika ada kendala, pemerintah daerah bisa turut membantu mengatasinya,” kata Ridwan Badallah mengutip pernyataan gubernur.

Sementara itu, Direktur PT VDNI Wisma Baruna menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menggarap rencana pembangunan politeknik ini dengan intens. Desain teknis, pemilihan kontraktor, hingga pemilihan lahan lokasi kampus sudah dilakukan.

Menurut Wisma Baruna, kampus politeknik itu akan dibangun di dalam kompleks industri. Salah satu pertimbangannya, karena sekolah ini lebih mengedepankan praktek sehingga akan lebih mudah jika gedung kampus dibangun dalam kompleks industri agar lebih memudahkan proses belajar mengajar.

Dijelaskannya, VDNI berkonsep teknopark. Di dalamnya ada fasilitas-fasilitas umum, termasuk sekolah (politeknik) dengan kawasan yang hijau, meskipun industrinya berat di bidang pertambangan.

“Adapun terkait urusan perizinan, Direktur PT VDNI menyampaikan bahwa semuanya dilakukan secara online. Pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk izin online tersebut. Rencananya, Februari-Maret ini berkas-berkasnya akan dimasukkan semua,” kata Ridwan Badallah dalam keterangan tertulisnya.

Ridwan Badallah menyebutkan berdasarkan penjelasan direktur PT VDNI bahwa untuk menaungi politeknik pertambangan, dibentuk yayasan di mana gubernur Sultra ditunjuk sebagai pengawas.

Pemilihan lokasi politeknik yang berada di areal industri tersebut mendapat respon dari Sekda Konawe Ferdinand Sapan. Menurutnya, pembangunan politeknik ini tetap mempertimbangkan seluruh aturan yang menjadi rujukan hukum, termasuk zonasi tata ruang, serta konsep kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan.

Ferdinand Sapan mengatakan, regulasi yang mengatur tata ruang mengandung aturan mengenai pidana sehingga aspek tata ruang benar-benar menjadi pertimbangan. Perlu pertimbangan dari berbagai aspek, bukan hanya substansi kepentingan perusahaan semata tapi juga regulasi lain yang berlaku.

“Pembangunan politeknik bukan hanya sekadar untuk menciptakan pekerja di Virtue (PT VDNI). Tapi pada konteks yang lebih luas lagi. Kita harus berpikir lebih luas, bukan cuma lima tahun. Kita tidak tahu bagaimana Virtue di masa-masa mendatang,” kata sekda Konawe.

Menanggapi hal tersebut, gubernur mengungkapkan, tujuan utama dari pembangunan politeknik tersebut adalah bagaimana sumber daya manusia (SDM) di Sultra dapat berkembang dan cerdas. Jika pemerintah pusat setuju (pembangunannya di dalam kompleks industri), berarti tidak ada masalah.

Kendatipun secara pribadi gubernur menginginkan agar kampus itu dibangun di luar kompleks industri, namun jika ada pertimbangan efektifitas dan efisiensi, dan tentu persetujuan pemerintah pusat, gubernur tidak mempersoalkan jika dibangun di dalam kompleks.

Hanya saja kata gubernur, jika memang gedung politeknik itu akan ditempatkan di dalam kompleks maka yang perlu dipertimbangkan benar-benar adalah amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan).

“Bagaimana mahasiswa itu aman dan nyaman dalam belajar. Kebersihan dan keamanan terjaga. Jadi, amdalnya penting diperhatikan,” kata gubernur menyampaikan sarannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here